Lewati ke konten
Terkini
Keamanan Akun

Nama Dipakai Orang Lain untuk Pinjaman: Cara Mengecek dan Melapor

Gemezin

Tagihan untuk pinjaman yang tidak pernah Anda ajukan bisa datang tanpa aba-aba: lewat SMS, telepon penagih, atau baru ketahuan saat pengajuan KPR ditolak. OJK menyebut kejahatan ini kredit fiktif, yaitu pelaku memakai identitas orang lain untuk memperoleh fasilitas kredit. Data korban bisa didapat dari banyak jalan, mulai dari lowongan kerja palsu, tawaran hadiah, sampai foto KTP yang dikirim sebagai "jaminan" jual beli daring.

Jika itu menimpa Anda, jangan panik dan jangan buru-buru membayar agar penagihan berhenti. Pastikan dulu faktanya, kumpulkan bukti, lalu tempuh jalur pelaporan secara berurutan.

Tanda identitas Anda dipakai orang lain

  • Tagihan atau penagih yang tidak dikenal. Pesan, email, atau telepon menagih pinjaman dari aplikasi atau lembaga yang tidak pernah Anda pakai.
  • SMS kode verifikasi yang tidak Anda minta. Kode OTP masuk padahal Anda tidak sedang mendaftar atau masuk ke layanan apa pun. Bisa jadi ada pihak yang mencoba membuat akun dengan nomor Anda. Jangan teruskan kode itu kepada siapa pun.
  • Dana masuk tanpa diajukan. Biasanya disusul permintaan mengembalikan uang karena "salah transfer". OJK mencatat modus ini dipakai untuk mengajukan pinjaman dengan data korban.
  • Fasilitas asing di laporan SLIK. Ada nama lembaga, jenis kredit, atau jumlah pinjaman yang tidak Anda kenal.

Cara mengecek lewat iDebKu

Ajukan laporan iDeb secara gratis di idebku.ojk.go.id. Setelah hasilnya masuk ke email, periksa setiap fasilitas yang tercantum: nama lembaga pelapor, jenis fasilitas, plafon, sisa pinjaman, dan kualitas pembayarannya. Tandai fasilitas yang tidak Anda kenali, lalu simpan berkas iDeb itu sebagai bukti.

iDeb yang bersih belum tentu berarti aman. Pinjol ilegal tidak melapor ke SLIK. Selain itu, sejak 1 Juli 2026 informasi debitur yang ditampilkan dibatasi untuk nominal di atas Rp1 juta, dihitung kumulatif per debitur. Tagihan asing tetap perlu ditanggapi meski tidak muncul di iDeb.

Langkah melapor secara berurutan

  1. Hubungi penyelenggara dan minta bukti pengajuan. Gunakan layanan pengaduan resmi di aplikasi atau situsnya, bukan nomor yang dipakai penagih. Nyatakan bahwa Anda tidak pernah mengajukan pinjaman itu, minta penjelasan data apa saja yang dipakai dalam pengajuan, seperti nomor ponsel, email, rekening pencairan, dan swafoto, lalu ajukan pembatalan. Catat nomor tiketnya.
  2. Kirim sanggahan tertulis. Lewat email resmi penyelenggara, tulis kronologi singkat dan lampirkan iDeb yang sudah ditandai serta tangkapan layar tagihan. Minta penagihan dihentikan selama penelusuran dan minta jawaban tertulis.
  3. Lapor ke polisi. Datangi kantor polisi terdekat dengan membawa KTP asli dan seluruh bukti. Bukti laporan polisi dan laporan ke OJK bisa Anda tunjukkan kepada penyelenggara untuk menegaskan bahwa bukan Anda yang meminjam.
  4. Adukan ke OJK. Jika penyelenggara tidak menanggapi atau jawabannya tidak memuaskan, ajukan pengaduan lewat Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email konsumen@ojk.go.id. Sertakan nomor tiket dan jawaban penyelenggara. Jika pemberi pinjamannya ilegal, laporkan juga ke Satgas PASTI lewat sipasti.ojk.go.id.
  5. Minta koreksi data SLIK lewat lembaga pelapor. Data SLIK hanya bisa diubah oleh lembaga yang melaporkannya. Setelah terbukti bukan Anda yang meminjam, minta lembaga itu mengoreksi laporannya, lalu cek ulang lewat iDebKu. Jika tidak ditindaklanjuti, sampaikan ke OJK.

Sebelum ada kejelasan, jangan membayar hanya supaya penagihan berhenti. Waspadai juga pihak yang menawarkan "jasa pengurusan" berbayar. Semua langkah di atas bisa Anda tempuh sendiri.

Dasar hukum: UU Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi Anda sebagai pemilik data. Pasal 65 ayat (3) melarang setiap orang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggaran yang disengaja diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (3), yaitu penjara paling lama lima tahun dan/atau denda. Pasal 66 juga melarang membuat data pribadi palsu atau memalsukannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain.

UU yang sama memberi Anda hak memperbaiki data pribadi yang keliru (Pasal 6), mendapatkan akses dan salinan data pribadi tentang diri Anda (Pasal 7), serta menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi (Pasal 12). Hak akses ini bisa Anda sebut saat meminta penyelenggara menjelaskan data atas nama Anda yang dipakai dalam pengajuan.

Cara mencegah

  • Jangan mengirim foto KTP dan swafoto sembarangan. Berikan hanya kepada pihak yang berwenang lewat kanal resmi, misalnya aplikasi lembaga jasa keuangan berizin. Tolak permintaan dari orang yang tidak dikenal, apa pun alasannya.
  • Beri tanda air bertuliskan tujuan. Saat harus mengirim foto atau salinan KTP, tambahkan tulisan tujuan, penerima, dan tanggal, misalnya "Hanya untuk pendaftaran layanan X, 31-10-2026". Jika salinan itu disalahgunakan, keterangan tersebut membantu menelusuri asalnya.
  • Amankan OTP. Jangan berikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun, termasuk orang yang mengaku petugas bank. Aktifkan juga notifikasi transaksi di mobile banking.
  • Hancurkan fotokopi KTP sebelum dibuang dan cek riwayat kredit Anda di SLIK secara berkala.

Sumber

Informasi ini bersifat edukasi dan mengacu pada ketentuan yang berlaku saat artikel ditulis (31 Oktober 2026). Ini bukan saran keuangan atau hukum pribadi. Jika kasus Anda rumit, pertimbangkan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum sambil tetap menempuh kanal resmi OJK dan kepolisian.

Berita terkait